Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang menegaskan perlunya langkah cepat dan terarah dalam menangani hoaks kebencanaan yang marak beredar selama peningkatan aktivitas Gunung Semeru.
Isu tersebut menjadi perhatian serius Sekretaris Daerah Lumajang, Agus Triyono, selaku Pelaksana Harian Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB), dalam Evaluasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana (PDB) Erupsi Gunung Semeru yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Pronojiwo, Jumat (21/11/2025).
Dalam situasi darurat, hoaks terbukti menyebar jauh lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Kondisi ini dianggap berbahaya karena dapat memicu respons spontan masyarakat yang tidak terarah, mulai dari evakuasi mandiri yang tidak aman, penumpukan warga di jalur tertentu, hingga hambatan distribusi logistik.
“Satu informasi palsu bisa menggerakkan ratusan warga secara bersamaan. Karena itu, penanganan hoaks bukan sekadar membantah, tetapi memastikan publik kembali tenang dengan data faktual,” ujar Agus Triyono.
Pemkab Lumajang menekankan bahwa kontra-narasi harus dilakukan seketika, jelas, dan menenangkan. Pendekatan ini tidak hanya meralat informasi keliru, tetapi juga mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap komando darurat. Penjelasan lapangan, grafik status gunung, hingga laporan visual dari tim gabungan menjadi bagian dari strategi pemulihan persepsi publik.
Selain itu, pemerintah memastikan seluruh kanal resmi menjadi rujukan utama, yakni situs web pemerintah daerah, media sosial resmi Pemkab Lumajang, dan LPPL Suara Lumajang. Melalui kanal tersebut, data terkini, arahan evakuasi, dan klarifikasi hoaks disampaikan dalam format yang mudah dipahami.
“Di masa darurat, kepercayaan publik adalah aset terpenting. Dengan informasi resmi yang konsisten dan kontra-narasi yang tepat, masyarakat bisa tetap tenang dan mengambil keputusan yang benar,” tegas Agus Triyono.
Pemkab Lumajang juga mengimbau warga agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi serta mengikuti instruksi resmi dari petugas di lapangan. Dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, penanganan darurat Semeru diharapkan berlangsung lebih aman dan terarah.
