Fashion

Biro Adpim Jatim Raih Penghargaan Jawa Pos Radar Mojokerto Awards 2026 berkat Komunikasi Publik Kolaboratif

×

Biro Adpim Jatim Raih Penghargaan Jawa Pos Radar Mojokerto Awards 2026 berkat Komunikasi Publik Kolaboratif

Sebarkan artikel ini

Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam merancang komunikasi publik yang inklusif dan berdampak langsung pada masyarakat kembali menuai apresiasi. Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Jatim sukses memboyong penghargaan The Collaborative and Inclusive Communication for Community Empowerment Award 2026 dalam ajang Jawa Pos Radar Mojokerto Awards 2026 yang digelar di Ballroom Hotel Sunrise Mojokerto, Selasa (7/7) malam.

Penghargaan ini menjadi bentuk validasi atas konsistensi Biro Adpim dalam mengelola komunikasi strategis Pemprov Jatim. Biro ini dinilai berhasil membangun narasi pembangunan yang membumi, melibatkan multisektor, serta mampu memicu partisipasi aktif masyarakat hingga ke level akar rumput.

Saat ini, fungsi komunikasi publik di lingkungan Pemprov Jatim telah bergeser. Tidak lagi sekadar instrumen satu arah untuk menyebarkan informasi searah dari pemerintah, melainkan bertransformasi menjadi ruang dialog terbuka demi membangun kepercayaan publik (public trust) dan mendorong kerja bersama dalam pembangunan daerah.

Langkah strategis ini dimotori oleh Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan di bawah Biro Adpim, yang mengomandani penyusunan materi pimpinan, kemitraan media, optimalisasi platform digital, hingga sinkronisasi narasi antarentitas di internal pemerintahan.

Mengadopsi Pendekatan Pentahelix dan Humanis

Kepala Biro Adpim Setda Provinsi Jatim, Pulung Chausar, menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh lini komunikasi di Pemprov Jatim.

“Penghargaan ini didedikasikan untuk seluruh jajaran Pemprov Jatim yang konsisten merawat komunikasi publik yang transparan dan berpihak pada warga. Esensi komunikasi bukan cuma mengirim data, tapi merajut kepercayaan dan membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat,” ujar Pulung.

Ia tidak menampik bahwa tantangan komunikasi birokrasi saat ini kian kompleks akibat perubahan perilaku konsumsi media dan derasnya arus digitalisasi. Menghadapi dinamika tersebut, Pemprov Jatim memilih strategi adaptif yang lebih humanis.

Pulung menjelaskan, pihaknya mengimplementasikan konsep pentahelix dengan merangkul pemerintah, media masssa, akademisi, sektor bisnis, hingga berbagai komunitas ke dalam satu ekosistem komunikasi yang solid.

“Kuncinya ada pada kolaborasi. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Ketika narasi pembangunan disampaikan bersama-sama oleh banyak pihak, masyarakat akan lebih mudah paham dan tergerak untuk ikut berkontribusi,” tambahnya.

Bergeser Menuju Keterlibatan Publik (Public Engagement)

Senada dengan hal tersebut, Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, Zainal Muttaqin, menyebut penghargaan ini sebagai pemantik untuk terus mempercepat transformasi komunikasi pemerintah. Fokus utama saat ini adalah mengubah paradigma dari sekadar menyajikan informasi (government information) menuju pelibatan publik secara intim (public engagement).

“Akurasi dan kecepatan saja tidak lagi cukup. Komunikasi hari ini harus kontekstual, mudah dicerna, dan relevan dengan realitas di lapangan,” urai Zainal.

Zainal menambahkan, setiap produk komunikasi diproduksi berbasis data yang kuat dengan mempertimbangkan keberagaman perspektif publik. Targetnya, pesan-pesan pembangunan tidak mandek di meja birokrasi, tetapi hidup dan dipahami oleh petani, nelayan, pelaku UMKM, generasi muda, hingga kelompok rentan.

Selain memaksimalkan kanal digital resmi, Biro Adpim terus merawat hubungan yang sehat dan profesional bersama media massa sebagai mitra strategis penyedia informasi yang berimbang. Keterbukaan ini krusial untuk menjaga independensi sekaligus memperkuat kredibilitas informasi yang diterima masyarakat.

Menutup keterangannya, Pulung Chausar menegaskan bahwa penghargaan ini bukanlah titik akhir. “Ini adalah amanah untuk terus berbenah. Parameter keberhasilan kami bukan seberapa banyak rilis yang disebarkan, melainkan seberapa besar manfaat konkret yang dirasakan oleh masyarakat demi kemajuan Jawa Timur,” pungkasnya.