Sosial & Budaya

Pemerintah Dorong Humas Lebih Adaptif Hadapi Tantangan Disrupsi Informasi dan Disinformasi Digital

×

Pemerintah Dorong Humas Lebih Adaptif Hadapi Tantangan Disrupsi Informasi dan Disinformasi Digital

Sebarkan artikel ini

JAKARTA – Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat strategi komunikasi publik guna menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital dan tantangan disinformasi.

Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Pengelolaan Pelayanan Kehumasan Tahun 2026 yang digelar di Jakarta. Kegiatan itu menjadi forum koordinasi, monitoring, serta evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kehumasan di lingkungan Ditjen Bina Adwil agar semakin adaptif menghadapi perkembangan komunikasi publik yang terus berubah.

Kepala Bagian Umum Ditjen Bina Adwil, Rizza Kamajaya, menegaskan bahwa pengelolaan pelayanan kehumasan harus mampu bergerak cepat, responsif, dan lincah dalam menghadapi dinamika informasi publik saat ini. Menurutnya, kemampuan beradaptasi menjadi hal penting agar institusi pemerintah tetap dipercaya masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga menyoroti perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini lebih banyak dipengaruhi platform digital seperti media sosial dan layanan berbagi video. Kondisi itu membuat humas pemerintah dituntut tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun komunikasi yang lebih strategis, terukur, dan berbasis data.

Narasumber dalam kegiatan tersebut memperkenalkan konsep komunikasi publik yang menekankan pentingnya pendekatan, strategi, taktik, dan teknis dalam membangun reputasi kelembagaan. Humas pemerintah dinilai perlu menjadi navigator informasi publik yang mampu menghadirkan informasi akurat sekaligus menjaga ruang digital tetap kondusif.

Selain komunikasi publik, aspek pengelolaan arsip dan informasi pemerintahan juga menjadi perhatian. Pemerintah menilai keseimbangan antara keterbukaan informasi publik dan perlindungan kepentingan strategis negara harus dijaga agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah tetap terpelihara.

Melalui langkah tersebut, Ditjen Bina Adwil berharap tata kelola komunikasi publik pemerintah semakin efektif, profesional, dan mampu menjawab tantangan era digital yang berkembang sangat cepat.

Sumber : InfoPublik