Kesehatan

Tuntaskan TBC, Pemerintah Siapkan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Informal

2
×

Tuntaskan TBC, Pemerintah Siapkan Perlindungan Sosial bagi Pekerja Informal

Sebarkan artikel ini

Pemerintah terus perkuat komitmen untuk menuntaskan tuberkulosis (TBC) pada 2030 dengan menyiapkan skema perlindungan sosial bagi pasien, terutama pekerja informal yang rentan kehilangan penghasilan akibat penyakit ini.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin P. Octavianus seperti yang dikutip InfoPublik Rabu (5/11/2025) menegaskan bahwa penanganan TBC tidak bisa hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga ekonomi dan sosial. “Penanggulangan TBC membutuhkan pendekatan komprehensif mulai deteksi dini, pendampingan pengobatan, hingga perlindungan sosial bagi pasien. Terutama bagi pekerja informal yang penghasilannya bisa hilang selama masa pengobatan,” kata Wamenkes yang akrab disapa Benny itu.

Lanjutnya, pemerintah saat ini tengah memperluas strategi active case finding atau penemuan kasus aktif, pemeriksaan menggunakan tes molekuler cepat di seluruh kabupaten/kota, serta pendampingan pengobatan berbasis komunitas.

Pendekatan ini juga diintegrasikan dengan layanan gizi, HIV, dan penyakit kronis. Selain aspek medis, pemerintah Indonesia juga menyoroti pentingnya penghapusan stigma terhadap pasien TBC. “Pasien TBC harus dijauhkan dari diskriminasi. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan akses layanan kesehatan hingga tuntas pengobatan,” tegas Benny di sela Forum Ilmiah Tahunan ke-11 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI).

Baca Juga :  Percepat Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintah Bentuk Komite Bersama

Transformasi penanganan TBC juga melibatkan sistem One Health, yang menghubungkan data kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan untuk meningkatkan deteksi dini penyakit menular. Sistem ini dikembangkan melalui platform SIZE Indonesia.

Di sisi sumber daya manusia, pemerintah menilai modernisasi kompetensi tenaga kesehatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Kurikulum pendidikan kesehatan masyarakat akan diperkuat dengan literasi data, analisis digital, dan pemanfaatan teknologi kesehatan, termasuk AI dan data dashboard.

Forum IAKMI juga menyerukan agar tenaga kesehatan masyarakat mengambil peran lebih aktif dalam edukasi, pendampingan teknis, dan pengawasan program di daerah.