Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih Be Award 2025 dari Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN RI).
Pemprov Jatim meraih penghargaan Be Award 2025 untuk Kategori Instansi dengan Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik Paling Masif.
Penghargaan ini diserahkan pada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur Sherlita Ratna Dewi Agustin yang hadir mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Langen Sasano Budoyo TMII, Jakarta, Kamis (20/11) malam.
Atas penghargaan ini, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa perolehan ini menjadi bukti bahwa Jatim menjadi pionir penerapan teknologi informasi dalam pemerintah yang modern, efisien, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, aman, dan terpercaya.
“Penghargaan yang berhasil diraih menegaskan komitmen Jatim dalam transformasi digital menuju tata kelola pemerintahan modern, efisien dan akuntabel, sekaligus memastikan pelayanan publik yang cepat, aman, dan terpercaya,” ujar Khofifah di Surabaya, Sabtu (22/11).
Tak hanya itu, penghargaan ini juga menjadi penyemangat bersama untuk terus memaksimalkan pengguna layanan sertifikat elektronik juga pemanfaatan tanda tangan elektronik, khususnya bagi Pemerintah Provinsi, Universitas, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Mari kita terus mendukung tata kelola pemerintahan digital kita yang terpercaya melalui pemanfaatan layanan sertifikasi elektronik,” imbuhnya.
Tak hanya itu, penghargaan ini juga diharapkan akan memperkuat posisi daerah sebagai pionir dalam penerapan teknologi informasi untuk mendukung pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Lebih lanjut Khofifah menegaskan bahwa sertifikat elektronik memegang peranan strategis untuk memastikan layanan publik agar terlindungi kemanan informasinya. Sebab ancaman siber semakin hari semakin kompleks sehingga diperlukan sinergi kolaborasi antar instansi.
“Terima kasih atas penghargaan Be Award 2025. Penghargaan ini memacu semangat bagi instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang telah mengimplementasikan sertifikat elektronik,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BSSN RI, Letnan Jenderal TNI Nugroho Sulistyo Budi menyampaikan sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, seluruh instansi pemerintah harus bergerak semakin cepat terintegrasi dan aman dalam menghadirkan layanan publik yang modern, efisien serta berorientasi kepada pemerintahan digital.
Disampaikan bahwa transformasi digital sangat erat kaitannya dengan isu keamanan digital, terutama dalam konteks perlindungan data dan informasi yaitu persandian atau cryptografi.
“Secara mendasar keamanan siber menjadi penting, karena tanpa sistem yang aman informasi tidak akan berjalan dengan aman,” pungkasnya.
