Satu tahun berjalan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatat capaian besar dalam pembangunan infrastruktur digital nasional. Melalui langkah strategis Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), konektivitas, tata kelola spektrum, serta keamanan dan kualitas jaringan seluler terus mengalami peningkatan signifikan.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital (Dirjen Infradig) Kemkomdigi, Wayan Toni Supriyanto, menyebut, transformasi digital yang dijalankan selama satu tahun terakhir menunjukkan hasil nyata di berbagai sektor pelayanan publik.
“Tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran menegaskan arah baru digitalisasi Indonesia. Kami fokus memastikan setiap wilayah terhubung, setiap layanan publik terkoneksi, dan setiap warga mendapatkan manfaat langsung dari infrastruktur digital yang lebih merata,” ujarnya di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Internet Makin Cepat, Jangkauan Makin Luas
DJID mencatat rata-rata kecepatan internet nasional mencapai 61,90 Megabyte per second (Mbps) untuk unduh dan 22,46 Mbps untuk unggah, hasil pengukuran kualitas layanan (QoS) di 156 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kinerja jaringan seluler yang konsisten dan pemerataan layanan yang mulai menjangkau wilayah 3T,” jelas Wayan.
Selain itu, Satelit Nusantara 5 (N5) yang diluncurkan pada 12 September 2025 menjadi tonggak penting pemerataan akses internet di wilayah terpencil. Satelit berkapasitas 160 Gigabyte per second (Gbps) ini dilengkapi teknologi Very High Throughput Satellite (VHTS) dan diproyeksikan beroperasi komersial pada April 2026.
“Dengan 101 spot beam dan 11 gateway, Satelit Nusantara 5 akan memperkuat akses pendidikan, kesehatan, dan layanan publik di seluruh Indonesia,” kata Wayan.
Spektrum Digital dan Keamanan Frekuensi Diperkuat
Untuk mendukung konektivitas nasional, DJID telah menuntaskan dua regulasi penting, yakni Permen Komdigi Nomor 2 dan Nomor 13 Tahun 2025, yang mengatur penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita 1,4 GHz. Langkah ini menjadi dasar untuk memperluas jaringan broadband dan mempersiapkan transisi menuju 5G.
Pemerintah juga memastikan pengawasan ketat terhadap penggunaan spektrum melalui Sistem Informasi Manajemen Spektrum (SIMS) dan kegiatan penertiban nasional frekuensi radio pada Juli–Agustus 2025.
Dari kegiatan itu ditemukan 1.519 pelanggaran, yang semuanya telah dikenakan sanksi administratif dan penghentian operasional.
“Frekuensi adalah sumber daya terbatas yang menjadi tulang punggung layanan digital. Penataan dan penegakan kepatuhan kami lakukan secara sistematis agar konektivitas nasional berjalan aman dan andal,” tegas Wayan.
Penguatan Perlindungan dan Inovasi Industri Digital
Selain memperluas jaringan, DJID juga fokus pada perlindungan pengguna dan penguatan industri perangkat dalam negeri.
Program pengukuran paparan medan elektromagnetik (RF-EMF) di 13 lokasi, termasuk Jakarta dan Bandung, yang menunjukkan seluruh titik berada di bawah ambang batas aman SNI 9115-1:2022.
“Ini bukti bahwa infrastruktur telekomunikasi di Indonesia aman bagi masyarakat,” ujar Wayan.
Di sisi lain, kolaborasi DJID dengan PT Prasimax Inovasi Teknologi menandai kemajuan penting industri perangkat digital nasional. Perusahaan tersebut tengah mengembangkan prototipe Wi-Fi 7 buatan Indonesia, yang kini sudah mencapai progres 57 persen dan direncanakan akan dipabrikasi oleh PT LEN Industri.
Kinerja Pelayanan Publik Digital Naik Signifikan
Capaian lain datang dari aspek tata kelola layanan. Pelayanan perizinan infrastruktur digital dan sertifikasi perangkat telekomunikasi kini mencapai tingkat ketepatan waktu 99,79 persen (One Day Service).
Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat menjadi 3,96 dan Indeks Integritas Pelayanan Publik (IIPP) mencapai 9,8, menunjukkan kualitas layanan yang semakin transparan dan efisien.
“Prinsip kami sederhana: pelayanan publik digital harus cepat, bersih, dan terpercaya,” ujar Wayan.
Arah ke Depan: Digital untuk Semua
Wayan Toni menegaskan, arah pembangunan digital pada tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran akan difokuskan pada pemanfaatan satelit Nusantara 5, penyelesaian Base Transceiver Station (BTS) wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di Papua, dan perluasan layanan akses internet Sekolah Rakyat serta Koperasi Desa Merah Putih.
“Digitalisasi bukan sekadar soal teknologi, tetapi tentang pemerataan kesempatan. Visi Presiden sangat jelas: tidak ada warga yang tertinggal dalam transformasi digital,” tutup Dirjen Infrastruktur Digital Kemkomdigi.
