Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan SAP, perusahaan teknologi global terkemuka, membuka peluang kolaborasi strategis untuk memperkuat pembangunan ekosistem kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) nasional yang etis, taat regulasi, dan menjunjung tinggi kedaulatan data.
Rencana kerja sama ini muncul dalam pertemuan antara Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, dengan Head of Global Government Affairs & Corporate Social Responsibilities SAP, Wolfgang Dierker, di sela-sela penyelenggaraan ATxAI Summit 2025 di Singapura, pada Kamis (29/5/2025).
Nezar menegaskan pentingnya kemitraan dengan perusahaan global untuk memastikan bahwa transformasi digital Indonesia tidak hanya berlangsung cepat, tetapi juga selaras dengan prinsip kedaulatan digital dan kepercayaan publik.
Ia menyambut baik tawaran SAP untuk turut mendampingi proses reformasi kebijakan melalui penugasan pakar (country expert) yang akan bekerja lintas sektor, serta mendukung pemanfaatan teknologi AI di bidang-bidang prioritas nasional.
Dalam ranah implementasi teknologi, lanjutnya, SAP mengusulkan pengembangan AI pada berbagai sektor utama di Indonesia, seperti layanan publik berbasis AI konsumen yang dapat meningkatkan personalisasi dan kepercayaan, sistem pertanian cerdas untuk pemantauan produktivitas yang lebih akurat, serta digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) guna mempercepat onboarding ke ekosistem ekonomi digital secara efisien dan aman.
Untuk itu, Kemkomdigi akan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mengevaluasi kesiapan teknis dan regulasi, serta merancang format kerja sama yang berbasis riset dan bersifat multisektoral.
Sementara itu, SAP menyatakan kesiapannya untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) serta memperkuat kebijakan “Satu Data Indonesia” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2019.
Dukungan tersebut mencakup integrasi perangkat kepatuhan AI, pengembangan kerangka klasifikasi dan pengamanan data yang sesuai dengan standar internasional seperti ISO/IEC, serta penerapan mekanisme regulatory sandbox yang memungkinkan uji coba teknologi dalam batas pengawasan yang ketat.
Perusahaan asal Jerman ini menegaskan bahwa pasar Indonesia memiliki posisi strategis dalam peta global mereka, sehingga penting bagi perusahaan untuk mendampingi pemerintah dalam proses penyusunan kebijakan AI, penerapannya di sektor publik, serta pengembangan kapasitas lintas institusi.
Hal ini didasarkan pengalaman SAP dalam mendukung pemerintah di kawasan Asia Tenggara, termasuk Thailand dan Singapura, melalui model nota kesepahaman (MoU) berbasis riset dan forum kebijakan publik-swasta yang terbukti efektif.
Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) riset antara SAP dan pemerintah Thailand dipandang sebagai model yang relevan untuk direplikasi di Indonesia, guna mendorong tata kelola AI yang kolaboratif, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika teknologi global.
Proses penjajakan ini diharapkan menjadi fondasi kuat untuk membangun kemitraan jangka panjang yang mampu mempercepat transformasi digital Indonesia dengan tetap menjunjung nilai-nilai etika, keamanan, dan keberlanjutan.
