Penyelenggaraan haji 1446 Hijriah/2025 Masehi sudah memasuki fase kritis menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Pihak Kemenag mengantisipasi pergerakaan massal jemaah secara bersamaan pada lokasi tersebut.
Untuk itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) RI, Hilman Latief, menekankan pentingnya daya tahan moral dan fokus penuh seluruh petugas haji Indonesia di Arab Saudi, mengingat puncak pelaksanaan akan berlangsung dalam dua pekan ke depan.
Hilman Latief menyampaikan hal itu setibanya di Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, Arab Saudi. Pada saat itu, ia langsung memberikan pengarahan kepada tim Media Center Haji (MCH) dan perwakilan petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi.
“Ini baru sepertiga dari keseluruhan tahapan haji. Jangan sampai moral petugas turun. Kita harus tetap kerja keras dan menjaga konsistensi,” tegas Dirjen PHU Kemenag Hilman sebagaimana dilansir MCH Jeddah pada Sabtu (24/5/2025).
Dalam pernyataannya, Hilman Latief menyoroti aspek teknis utama yang menjadi prioritas saat ini: verifikasi data jemaah. Ia menjelaskan bahwa perubahan data di lapangan menjadi tantangan rutin, termasuk pergeseran jumlah jemaah di hotel, perpindahan maktab, serta penyesuaian titik lokasi di Arafah.
“Semua data harus diverifikasi ulang. Tidak bisa mengandalkan data awal. Kami lakukan pengecekan ulang untuk mengetahui lokasi pasti jemaah, maktabnya, serta penyedia layanan yang bertanggung jawab,” katanya.
Menurut Dirjen PHU Kemenag, validitas data sangat krusial sebelum memasuki tahap berikutnya yaitu penjadwalan dan pengaturan pergerakan jemaah menuju Arafah.
Sebanyak 221.000 jemaah asal Indonesia akan digerakkan dalam kurun waktu yang sangat terbatas menuju Arafah. Ini memerlukan sistem logistik dan manajemen operasional berskala besar.
“Setelah data selesai, kita masuk tahap pergerakan. Ini tahapan paling menantang karena waktunya singkat, jemaahnya besar, dan kita dituntut menjalankan ritme kerja 24 jam penuh,” ujar Hilman Latief.
Koordinasi dengan delapan syarikah atau penyedia layanan lokal menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan pelayanan lebih merata dan efisien.
“Jumlah syarikah bukan hanya soal kuantitas, tapi soal kepastian layanan. Kita tidak bisa main asumsi. Semua harus konkret dan terkonfirmasi di lapangan,” tukas Dirjen PHU Kemenag.
Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan kendala teknis, Dirjen Hilman Latief mengindikasikan adanya risiko kegagalan layanan jika data tidak terkonsolidasi dengan benar. Mobilisasi massal jemaah dalam waktu sempit rawan terhadap hambatan, penumpukan, dan salah alokasi.
Pihak Kemenag dikabarkan telah menyiapkan tim khusus untuk monitoring langsung ke lokasi-lokasi Arafah dan maktab jemaah, serta membentuk satuan cepat tanggap untuk menangani dinamika teknis saat Armuzna berlangsung.
