JOMBANG — Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmen untuk merawat kolaborasi pentahelix dan memperkuat jejaring antarkomunitas sebagai tindak lanjut Halaqah Santri Digital Jawa Timur 2026. Sinergi tersebut diarahkan untuk memperluas edukasi anti-perundungan, memperkuat budaya saling menghormati, serta mendukung pesantren sebagai ruang tumbuh yang aman bagi santri.
Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan (MKP) Biro Adpim Setdaprov Jatim, Dr. Zainal Muttaqin, S.Kom., M.I.Kom., M.M., CPR., menyampaikan bahwa berakhirnya kegiatan pada 29–30 Oktober 2026 di Hotel Azana Jombang menjadi awal untuk menguatkan kerja bersama. Delapan poin deklarasi yang dihasilkan perlu diterjemahkan ke dalam edukasi, pendampingan, dan praktik keseharian di lingkungan masing-masing.
“Komitmen kita harus berlanjut setelah halaqah selesai. Jejaring yang sudah terbangun perlu terus dirawat, pesan anti-perundungan diperluas, dan praktik baik antarpesantren saling dibagikan. Kita ingin semangat pesantren aman tumbuh menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan,” ujar Zainal.
Ia menjelaskan, dalam menjalankan fungsi sebagai Humas Pemprov Jawa Timur, Biro Adpim akan terus mendorong komunikasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan. Ruang dialog dengan komunitas menjadi penting agar pemerintah dapat mendengar kebutuhan masyarakat sekaligus mempertemukan potensi dukungan dari berbagai pihak.
Menurutnya, pendekatan pentahelix yang menghubungkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media perlu diperkuat melalui kontribusi yang saling melengkapi. Pemerintah dapat memfasilitasi koordinasi, akademisi mendukung pengetahuan dan pendekatan edukasi, dunia usaha membantu pengembangan kapasitas, komunitas menggerakkan jejaring, sementara media memperluas literasi publik.
“Ke depan, kolaborasi ini perlu semakin konkret. Ada yang menguatkan materi edukasi, ada yang membantu memperluas kampanye, ada yang berbagi pengalaman pengasuhan, dan ada yang menghubungkan dengan layanan terkait. Biro Adpim akan mengambil peran melalui komunikasi, penguatan hubungan, dan fasilitasi jejaring sesuai tugas kehumasan,” jelasnya.
Zainal menilai keterlibatan komunitas santri dan pesantren sangat strategis bagi Jawa Timur. Data Kementerian Agama Jawa Timur pada Oktober 2026 menyebut jumlah pondok pesantren di provinsi Jatim mencapai sekitar 7.430 lembaga. Besarnya ekosistem tersebut menjadi alasan penting untuk terus memperkuat kemitraan dengan pesantren.
“Jawa Timur memiliki ribuan pesantren, ditopang madrasah dan berbagai satuan pendidikan berbasis Islam. Ada santri, pengasuh, pendidik, keluarga, alumni, dan komunitas yang memiliki hubungan kuat dengan masyarakat. Mereka perlu terus digandeng sebagai mitra pembangunan karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan menggerakkan perubahan dari lingkungannya sendiri,” tuturnya.
Ia menegaskan, penguatan pesantren aman sejalan dengan prioritas pembangunan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dalam RPJMD Jawa Timur 2025–2029, Jatim Cerdas diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adapun Jatim Harmoni menempatkan penguatan masyarakat yang harmonis, toleran, dan inklusif dengan Indeks Kesalehan Sosial sebagai salah satu ukuran pencapaiannya.
BPS mencatat IPM Jawa Timur pada 2025 mencapai 76,13. Capaian tersebut menjadi konteks penting untuk terus mendukung kualitas pembangunan manusia, termasuk melalui lingkungan pendidikan yang memungkinkan peserta didik belajar dan mengembangkan potensinya secara aman.
“Dukungan terhadap peningkatan IPM perlu kita hadirkan melalui perhatian terhadap kualitas proses pendidikan. Santri harus merasa aman untuk belajar, bertanya, dan berpendapat. Sementara penguatan kesalehan sosial perlu diwujudkan melalui kepedulian, tepo seliro, penghormatan terhadap martabat manusia, dan keberanian mencegah kekerasan,” tegas Zainal.
Zainal, yang juga Founder Komunitas SAKTI Indonesia, menekankan bahwa tindak lanjut halaqah perlu memberi ruang lebih besar bagi sinergi community to community. Komunitas santri, penggerak literasi digital, jejaring alumni, dan komunitas media pesantren dapat saling berbagi sumber daya serta memperluas kampanye anti-perundungan.
“Ke depan, kita perlu memperbanyak hubungan antarkomunitas yang menghasilkan kerja bersama. Materi edukasi bisa dibagikan, konten kampanye dapat diproduksi bersama, dan pengalaman pendampingan bisa menjadi pembelajaran lintas pesantren. Dengan begitu, gerakan ini terus hidup melalui jejaring yang saling menguatkan,” ujarnya.
Sejalan dengan komitmen tersebut, Direktur Dunia Santri Community (DSC), Dr. Abdulloh Hamid, menekankan pentingnya menjaga keterhubungan peserta setelah kegiatan. Menurutnya, jejaring yang telah terbentuk dapat menjadi ruang berbagi pengetahuan dan praktik baik untuk mendukung pelaksanaan deklarasi.
“DSC berkomitmen merawat jejaring ini agar para peserta dapat terus saling belajar dan menguatkan. Delapan poin deklarasi perlu dibawa pulang, dibicarakan bersama di lingkungan masing-masing, lalu diterjemahkan menjadi langkah yang sesuai dengan kebutuhan pesantren,” ujar Abdulloh.
Sementara itu, Direktur TV9 Nusantara, Dr. Hakim Jayli, menyampaikan bahwa sinergi antarkomunitas perlu disertai komunikasi publik yang konsisten. Media dan komunitas dapat memperluas edukasi tentang bentuk perundungan, dampaknya, serta pentingnya membangun keberanian untuk mencari pertolongan.
“Community to community harus kita kuatkan sebagai gerakan edukatif sekaligus preventif. TV9 Nusantara siap mengambil peran melalui ruang edukasi dan penyebaran pesan yang membangun kepedulian. Kampanye ini perlu terus hadir agar sikap saling menghormati menjadi kesadaran bersama,” ungkap Hakim Jayli.
Delapan poin deklarasi Halaqah Santri Digital Jawa Timur 2026 mencakup pesantren aman dan bermartabat, penolakan segala bentuk kekerasan, pengasuhan berkeadaban, pemenuhan hak santri, mekanisme pengaduan yang aman, perlindungan di ruang digital, penguatan kolaborasi, serta tindak lanjut dalam kebijakan dan praktik nyata.
Zainal berharap komitmen tersebut terus dikembangkan melalui langkah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh santri. Edukasi perlu berjalan bersama keteladanan, kesediaan mendengar laporan, serta penguatan hubungan antara pesantren, keluarga, komunitas, dan pihak terkait.
“Ukuran keberlanjutannya adalah perubahan yang dirasakan santri: lebih aman, lebih dihargai, dan lebih berani menyampaikan persoalan. Kita mulai dari diri sendiri dan lingkungan terdekat, lalu menguatkannya melalui kolaborasi. Itulah komitmen yang perlu terus kita jaga setelah halaqah ini,” pungkasnya.
